akan mengirimkan kode verifikasi yang tidak dapat dipalsukan, yang selanjutnya diinput oleh wajib pajak sebelum bertransaksi, sehingga dinilai aman.
diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempermudah akses informasi perpajakan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.
Dengan adanya pembaruan digitalisasi perpajakan ini, DJP berupaya untuk memberikan transformasi administrasi perpajakan Indonesia, meliputi:
Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme saldo deposit pajak.
Untuk NPWP, penduduk Indonesia akan menggunakan NIK, sementara badan usaha dan non-penduduk tetap memakai structure lama dengan menambahkan angka "0" di depan. Penggunaan format ini memudahkan integrasi facts dan menghindari kebingungan dengan nomor berbeda.
oleh DJP merupakan langkah besar dalam proses modernisasi perpajakan di Indonesia. Dengan sistem ini, DJP tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.
Wajib pajak harus paham nantinya ada perubahan lain yang terkait dengan NPWP adalah nomor identitas bagi cabang wajib pajak. Pada sistem Coretax yang akan datang, device cabang tidak lagi menggunakan NPWP yang sejajar sebagai dua entitas yang berbeda dengan NPWP induk atau pusat.
Saat ini pengerjaan sistem core tax sedang dalam tahap pengujian, baik pengujian antarmodul, program integration take a look at
Simulator coretax tersebut bersifat interaktif. Wajib pajak akan dikenalkan pada berbagai fitur dalam aplikasi coretax.
Coretax menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan komprehensif. Wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak.
Coretax program ini adalah bagian dari transformasi pelayanan kepada wajib pajak akan bergeser dari guide menjadi otomatis berbasis teknologi.
Ia juga sempat mengatakan bahwa coretax akan menggabungkan 20 sub-aplikasi yang ada di sistem inti perpajakan dan memasukannya hanya dalam satu aplikasi.
Cara yang sama bisa dilakukan untuk jenis bukti click here potong berbeda, misalnya apabila perusahaan mempekerjakan karyawan yang penghasilannya tidak teratur atau tenaga ahli/konsultan, maka pilih BP 21 untuk pembuatan bukti potong penghasilannya.
Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis digital, wajib pajak dapat meninjau kewajiban pajak di laman Coretax.